ADA APA DENGAN POLITIK INDONESIA?

Keresahan tentang apa yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia, akhirnya membuat tidak sedikit orang bertanya-tanya, ada apa dengan Indonesia? Jika beberapa waktu lalu, Survei Indikator Politik Indonesia mengatakan bahwa 41% responden tidak percaya dengan DPR. Sedangkan survei ISEAS-Yusof Ishak Institute menunjukkan anak-anak muda di Indonesia paling merasa pesimis terhadap situasi politik dan ekonomi di negaranya dibanding anak muda dari lima negara ASEAN lainnya. Tetapi jika mengurai dari dasar lagi, ilmu politik sendiri digunakan untuk mempelajari hubungan antara masyarakat dan negaranya. Lalu kebanyakan orang buru-buru menerjemahkan hal itu ke arah partai dan pemilu semata. Padahal relasi itu tidak bisa terjadi tanpa komunikasi. Bagaimana komunikasi masyarakat dengan negara dan sebaliknya?

Tidak adakah yang menyadari penyebab fundamental permasalahan politik di Indonesia bermula dari bagaimana komunikasi yang seharusnya menjadi jembatan tetapi justru menjadi tembok pemisah antara masyarakat dan negara. Seorang pengamat politik, Dr. Abdul Haris Fatgehipon yang juga seorang akademisi Universitas Negeri Jakarta juga berpendapat bahwa keterampilan komunikasi adalah keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap politisi dan pejabat publik. Dan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendidikan formal, lingkungan sosial dan pengalaman berorganisasi. Ia juga menyampaikan, cukup disayangkan banyak politisi yang duduk di Senayan, tidak ditempa lewat pengalaman berorganisasi.

Ada hal-hal lain terjadi seperti ruang publik diwarnai oleh buzzer, gap komunikasi antara pemerintah dan masyarakat berdampak pada kebijakan yang tidak dipahami oleh masyarakat serta banyak pejabat yang tidak piawai berkomunikasi di hadapan publik membuat kondisi politik Indonesia kian mendung. Bahkan imbas komunikasi pejabat yang buruk memicu kegaduhan hingga memicu demonstrasi di beberapa wilayah di Indonesia. Alih-alih membangun kepercayaan, komunikasi yang buruk justru sebaliknya, melunturkan reputasi politik.

Ketika kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kian melemah, maka sepertinya komunikasi kebijakan apapun juga rentan untuk tidak dipercayai oleh publik. Dan ini tidak sekedar terjadi di tingkat pusat tetapi juga hingga di tingkat desa. Segala aspirasi warga desa yang dititipkan melalui musrenbangdes hanya berakhir sebagai forum reguler saja. Kurangnya tindak lanjut atas aspirasi yang telah disampaikan membuat warga lelah berharap. Tidak ada juga konfirmasi kenapa aspirasi mereka tidak masuk prioritas, apa fokus pemda saat ini sehingga aspirasi mereka belum bisa dieksekusi. Usai forum aspirasi digelar, warga seperti dibiarkan menunggu tanpa kepastian dan kejelasan. Jika menilik pada teori ilmu komunikasi, tanggapan atau feedback adalah hal yang natural muncul antara komunikator dan komunikan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat desa masih bersifat simbolik dan bukan substantif.

Kebijakan publik ada, program pembangunan tingkat nasional hingga desa juga ada, anggaran pun tersedia tetapi kepercayaan dan keterhubungan negara dengan masyarakatnya dirasa tidak ada. Akar masalah terhadap situasi sosial politik saat ini bukan sekedar lemahnya kebijakan atau konflik elit politik melainkan hal fundamentalnya adalah sumbangsih dari krisis komunikasi politik yang terlalu lama disepelekan dan dianggap bukan hal mendesak untuk diperbaiki.

Kalau menurut kalian gimana??

Memaknai Privilege atau Previlese

Hari libur, kalian ngapain?

Nonton film atau beberes rumah?

Agak berbeda dengan aku yang sedang menulis opini untuk keperluan sesuatu (yang masih rahasia tapi tolong doanya ya semoga lancar. Hehe). Nah aku diminta untuk menuliskan opini dan boleh memilih satu diantara beberapa topik : aktivisme online, kapitalisme, cancel culture dan privilege.

Entah kenapa, tiba-tiba aku keinget dengan obrolan bareng kawan SMP ku di tahun 2024 lalu. Kenapa bisa inget persis tahunnya? Yap, karena ngobrolnya di DM instagram, ketika scroll lagi, muncul persis tanggalnya 27 April 2024. Haha…

Jadi waktu itu aku tiba-tiba menulis di story tentang “sekarang ini di media sosial, tidak sedikit orang yang ingin terlihat 0, terlihat berjuang”. Dan salah satu temenku reply storyku, akhirnya kita ngobrol.

Trigger-nya adalah berita seorang anak SD yang berhasil fashion show di New York. Kolom komentarnya miris menurutku, ya menganggap sang anak mendapat privilege semenjak dini karena orang tuanya konglomerat. Seolah seperti si anak ini tidak ada perjuangannya dan satu-satunya effort hanya uang orang tuanya saja. Padahal saat itu hampir berdekatan dengan kasus Mario Dandy yang tersandung kasus serius sampai berimbas ke karir ayahnya. Dia juga kaya kan? Tapi tidak bisa bijaksana memanfaatkan privilege itu, malah bahkan melakukan tindakan melanggar hukum.

Tapi bagi sebagian orang, harus mlarat dulu lalu berjuang untuk sukses, ketika berhasil maka ini full tepuk tangan apresiasi. Seperti anak tukang becak yang lulus sarjana misalnya. Kolom komentar hampir serempak memuja-muja tanpa cela. Tapi kalau yang berprestasi adalah anak konglomerat, dianggapnya “ah itu sih privilege aja karna ortunya kaya”. Ehhmmm…

Temanku itu pun bercerita, sampai ada teman kuliahnya yang malu jika memakai fasilitas dari pemberian orang tuanya. Karena dicibir privilege tadi. Seolah dia sebagai anak manja, tidak ada effort, dan hanya bergantung dengan kekayaan orang tuanya. Lantas, perjuangan orang tuanya sejak beliau remaja bekerja hingga keuangan stabil seperti sekarang ini, bagaimana? Uang ortu yang dikumpulkan untuk anak, lalu gimana?

Obrolan random ini akhirnya ku putuskan untuk menjadi topik pilihan yang aku tulis. Jujur, beberapa tahun ini lebih banyak nulis untuk script konten video, nulis berita hasil liputan dan esai tentang komunikasi kebijakan publik. Nulis opini lagi, merasa agak kaku ya. Haha.. Tapi kita coba. Let’s go, cekidot!

***

“Tidak sedikit orang di media sosial justru ingin terlihat dari 0, terlihat berjuang!”

Beberapa waktu lalu ada konten di media sosial tentang anak SD sebagai fashion designer termuda Indonesia bisa mengikuti New York Fashion Week. Kolom komentarnya beragam, tetapi tidak sedikit yang berkomentar jika fashion designer dari kalangan keluarga kaya dan bisa ikut fashion show hingga ke luar negeri disebut privilege dan itu biasa aja. Berbeda dengan postingan lainnya yang memberitakan tentang anak tukang becak bisa lulus kuliah. Kolom komentarnya hampir serempak tanpa cela dan memuja-muja dedikasi orang tuanya, dan memberi jempol kegigihan si anak yang dengan keterbatasan tetap bisa menyelesaikan studi bahkan menjadi wisudawan terbaik. Katanya kalau kaya dan berprestasi, itu biasa saja ya karena itu fasilitas dari orang tuanya. Kalau miskin dan berprestasi seolah lebih diapresiasi. Saya pernah menuliskan tentang ini di story instagram, dengan mengcapture komentar-komentarnya.

Ternyata ada salah satu kawan saya yang merasakan hal serupa. Orang tuanya bekerja mati-matian sejak remaja, akhirnya bisa bekerja dengan penghasilan yang stabil. Orang tuanya mengupayakan yang terbaik dengan berinvestasi dan memberikan fasilitas sewajarnya untuk mendukung pendidikannya. Ya, tentu saja ini adalah hal yang dilakukan umumnya orang tua demi anak-anaknya. Kawan saya tentu menghargai jerih payah orang tuanya yang ingin mendukung karir dan kuliahnya, tetapi berbeda dengan respon teman-temannya. Itu disebut privilege karena keluarga kaya dan justru dicibir. Hal ini membuat saya berpikir, kenapa akhirnya kita pilih-pilih untuk mengapresiasi. Padahal kita tidak sedang menjadi panitia seleksi beasiswa untuk masyarakat pra sejahtera.

Sepertinya sudah jarang sekali memaknai kata privilege atau di privilese secara harfiah. Jika melihat di KBBI, privilese memiliki arti hak istimewa. Sepertinya netral saja tanpa ada embel-embel kata lain yang berkonotasi negatif. Bisa saja digunakan untuk kalimat, “kerja keras dan giat belajar adalah privilese utama yang memungkinkan seorang siswa naik kelas”. Adalah hal yang wajar dan sudah seharusnya yang giat belajar dan nilai lulus di semua mata pelajaran maka akan naik kelas. Tetapi sepertinya kalimat ini jarang ya, karena belajar giat dan naik kelas layaknya hukum sebab akibat yang wajar saja terjadi. Tetapi jika kaya dan berprestasi, baru disebut privilese. Seolah yang kaya hanya mengandalkan kekayaan semata, mengindahkan kerja keras. Apakah lantas kata privilese ini sudah menjadi tidak netral lagi sebagai diksi?

***

Esai opininya berakhir sampai sini, tetapi aku ingin menambah cerita dari kawan baikku itu. Menurutku lumayan gong sih. 

Dia adalah siswa SMA dengan nilai Ujian Nasional terbaik se-Kab Trenggalek saat itu. Lalu gurunya memberi tahu bahwa ada wartawan yang ingin meliput dan mewawancarainya. Dan dia janjian lah dengan wartawan tersebut untuk wawancara. Selama tanya jawab, temanku ini mendapat sinyal bahwa si wartawan ini seperti kaget karena anak pintar peraih nilai UN terbaik adalah anak berada (kaya), persiapan cukup proper dengan ikut bimbel sehingga raut muka wartawan dinilai “tidak terharu” dengan kisah nilai bagusnya. Menurutnya mungkin karena ini hal biasa, ya kaya bisa bayar bimbel, pinter deh. Berapa banyak sih yang kaya, pintar dan bisa mendapat nilai UN terbaik?? Hmmm…

Akhirnya dia tidak jadi dimuat di koran waktu itu. Kesal pasti ada, tetapi yang disayangkan adalah seolah yang boleh masuk koran hanya anak tidak mampu yang berprestasi.

Hmm… menurut kalian gimana?

(Adm/Zan)

Perjalanan 2016-2025 Trenggalek Menuju Kabupaten Kreatif

 Perjalanan 2016-2025 Trenggalek menuju KaTa Kreatif atau Kabupaten/Kota Kreatif. Dulu program ini di Kemenparekraf namun sekarang di Kementerian Ekonomi Kreatif.

Kilas balik secara singkat apa langkah tiap tahun sudah ada di gambar tapi saya ingin membahas perihal lain. Yes, garis koordinasi + komunikasi lintas OPD yang menantang. Apa ada yang relate?

Kata-kata sinergi dan kolaborasi sangat manis didengar, tapi nyatanya di birokrasi harus jelas tupoksi dan “cantolannya”. Sebaik apapun inovasi, tidak dihalalkan mengingkari birokrasi. Apalagi kami di kabupaten hanya makmum dengan template administrasi pusat.

2016-2025, ada momen kepala daerahnya berganti, kabid pensiun, staf yang kena rolling, kepala dinas juga berganti akhirnya harus “berkenalan” lagi, bagaimana merawat notulensi tiap pertemuan, balada covid, perubahan nomenklatur bidang ekonomi kreatif yang akhirnya “cantolannya” berubah dan mempengaruhi proses koordinasi banyak pihak, dst. Hampir saja jejak komunikasi menguap menyublim yang bertahun-tahun dibangun karena dinamika ini.

Ternyata tantangan komunikasi bukan sekedar kurang komunikatif tapi memanajemen daya ingat atau manajemen lupa untuk sebutanyang lebih pas?

Setiap sesi forum pertemuan, peserta rapat tidak selalu sama. Ada yang diwakilkan bahkan absen karna bersamaan dengan agenda lain. Ini kalimat angker yang sering disampaikan :

“Maaf saya kurang paham, karena yang hadir kemarin, staf satunya dan saya tidak tahu. Masih dijapri.”

Tidak jarang, kami bukakan kitab notulensi untuk membantu merunut keputusan + rangkuman cerita nabi-nabi di meeting sebelumnya. Forum rapat tindak lanjut yang harusnya sudah bisa mengambil keputusan terpaksa terjegal seperti ini (berulang kali). Memahami birokrasi dimana pengambilan keputusan bukan di staf, maka memberikan jeda waktu koordinasi rasa-rasanya sudah pas. Tapi ternyata belum tentu juga. Jika undangan mewajibkan harus “kepala pimpinan” yang hadir, sulit. Kita mengenal warisan harta dan asset tapi tidak warisan notulensi. Hehe

“Ekonomi kreatif ini gimana? Sub sektor kuliner, penjual cenil dan pecel ini termasuk ekraf?”

Boom. Saya dan tim Trenggalek Creative Network (terbentuk) mulai concern di KaTa Kreatif ini terhitung sejak 2019. Dan bahkan sampai 2025, masih ada saja selisih kesepahaman dalam memaknai ekonomi kreatif. Karna OPD lain juga memiliki binaan UMKM lain. Sebut saja Dinas Komidag punya binaan, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, dan lain-lain. Lantas yg membedakan pelaku-pelaku ini dengan unsur ekonomi kreatif, apa?

Jangankan masyarakat, ternyata internal komunitas bahkan OPD juga sulit memahami. Gagal memahami definisi, maka akan lebih rumit untuk mengkaji subsektor lokomotif dan memetakan potensi.

Kebijakan publik yang sebutannya dari-oleh-untuk rakyat, ternyata narasinya sering sulit dicerna untuk rakyat sendiri bahkan pihak regulatornya. Tantangan komunikasi kompleks, tidak hanya soal silent treatment.

Mau lanjut nulis, tapi sudah harus meeting. Semoga ada waktu untuk sambung kembali.

Oh selamat Trenggalek!