ADA APA DENGAN POLITIK INDONESIA?

Keresahan tentang apa yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia, akhirnya membuat tidak sedikit orang bertanya-tanya, ada apa dengan Indonesia? Jika beberapa waktu lalu, Survei Indikator Politik Indonesia mengatakan bahwa 41% responden tidak percaya dengan DPR. Sedangkan survei ISEAS-Yusof Ishak Institute menunjukkan anak-anak muda di Indonesia paling merasa pesimis terhadap situasi politik dan ekonomi di negaranya dibanding anak muda dari lima negara ASEAN lainnya. Tetapi jika mengurai dari dasar lagi, ilmu politik sendiri digunakan untuk mempelajari hubungan antara masyarakat dan negaranya. Lalu kebanyakan orang buru-buru menerjemahkan hal itu ke arah partai dan pemilu semata. Padahal relasi itu tidak bisa terjadi tanpa komunikasi. Bagaimana komunikasi masyarakat dengan negara dan sebaliknya?

Tidak adakah yang menyadari penyebab fundamental permasalahan politik di Indonesia bermula dari bagaimana komunikasi yang seharusnya menjadi jembatan tetapi justru menjadi tembok pemisah antara masyarakat dan negara. Seorang pengamat politik, Dr. Abdul Haris Fatgehipon yang juga seorang akademisi Universitas Negeri Jakarta juga berpendapat bahwa keterampilan komunikasi adalah keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap politisi dan pejabat publik. Dan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendidikan formal, lingkungan sosial dan pengalaman berorganisasi. Ia juga menyampaikan, cukup disayangkan banyak politisi yang duduk di Senayan, tidak ditempa lewat pengalaman berorganisasi.

Ada hal-hal lain terjadi seperti ruang publik diwarnai oleh buzzer, gap komunikasi antara pemerintah dan masyarakat berdampak pada kebijakan yang tidak dipahami oleh masyarakat serta banyak pejabat yang tidak piawai berkomunikasi di hadapan publik membuat kondisi politik Indonesia kian mendung. Bahkan imbas komunikasi pejabat yang buruk memicu kegaduhan hingga memicu demonstrasi di beberapa wilayah di Indonesia. Alih-alih membangun kepercayaan, komunikasi yang buruk justru sebaliknya, melunturkan reputasi politik.

Ketika kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kian melemah, maka sepertinya komunikasi kebijakan apapun juga rentan untuk tidak dipercayai oleh publik. Dan ini tidak sekedar terjadi di tingkat pusat tetapi juga hingga di tingkat desa. Segala aspirasi warga desa yang dititipkan melalui musrenbangdes hanya berakhir sebagai forum reguler saja. Kurangnya tindak lanjut atas aspirasi yang telah disampaikan membuat warga lelah berharap. Tidak ada juga konfirmasi kenapa aspirasi mereka tidak masuk prioritas, apa fokus pemda saat ini sehingga aspirasi mereka belum bisa dieksekusi. Usai forum aspirasi digelar, warga seperti dibiarkan menunggu tanpa kepastian dan kejelasan. Jika menilik pada teori ilmu komunikasi, tanggapan atau feedback adalah hal yang natural muncul antara komunikator dan komunikan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat desa masih bersifat simbolik dan bukan substantif.

Kebijakan publik ada, program pembangunan tingkat nasional hingga desa juga ada, anggaran pun tersedia tetapi kepercayaan dan keterhubungan negara dengan masyarakatnya dirasa tidak ada. Akar masalah terhadap situasi sosial politik saat ini bukan sekedar lemahnya kebijakan atau konflik elit politik melainkan hal fundamentalnya adalah sumbangsih dari krisis komunikasi politik yang terlalu lama disepelekan dan dianggap bukan hal mendesak untuk diperbaiki.

Kalau menurut kalian gimana??